Petani di Negeri Agraris

Siapa yang tidak tahu petani….. semua orang pasti tahu petani. Tetapi apakah semua orang tahu nasib petani? Jawabannya bahwa tidak semua orang tahu nasib petani. Sungguh ironis nasib petani di negara agraris ini, pertanian di negeri yang secara umum masih subsisten, kepemilikan lahan yang sempit berdampak kepada pendapatan para petani yang rendah. Data BPS menyebutkan bahwa jumlah petani gurem di negeri ini berjumlah 60 persen atau sekitar 120 juta.

Siapakah petani gurem tersebut? Petani gurem adalah kelompok petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian yang relatif sempit rata-rata kurang dari 0,5 hektar bahkan banyak yang tidak mempunyai lahan, mereka hanya bekerja sebagai penggarap, penyewa, penyakap ataupun menjadi buruh tani.

Data di BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani saat ini masih dominan yaitu sebesar 39 persen. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2011 sebesar 3,1 juta (7,42 %). Ironis memang, disatu sisi semakin banyak orang yang membutuhkan bahan pangan, tetapi di sisi lain jumlah petaninya semakin sedikit. Thomas Robert Malthus (1798) menyebutkan bahwa jumlah penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan jumlah bahan makanan bertambah menurut deret hitung.

Bisa dipahami memang, kenapa jumlah petani semakin berkurang. Anggapan bahwa pendapatan dari sektor pertanian tidak lagi bisa menjanjikan telah menjadikan petani yang notabene tinggal di daerah perdesaan banyak yang bermigrasi dan menjadi kaum urban di kota. Mereka memilih untuk bekerja di sektor industri. Soal gaji misalnya, bekerja di pabrik lebih jelas karena sistem penggajian berdasarkan pada aturan baku yang ditetapkan sesuai upah minimum kota/kabupaten (UMK) berikut tunjangannya.

Berbeda dengan sektor pertanian yang lebih banyak didominasi petani gurem. Manajemen usaha yang tidak dikelola secara profesional berimbas pada pendapatan yang diperoleh petani. Menurut data di BPS, gaji buruh tani (harian) pada Januari 2012 nilai nominalnya adalah sebesar Rp 39.727,-, namun nilai riilnya hanya sebesar Rp 28.582,- atau bahkan lebih rendah lagi. Lebih tragis lagi, karena sebagian besar petani mempunyai lahan yang sempit maka penghasilan pemilik tanah juga bergantung dari panen. Upah yang diberikan didasarkan pada persentase hasil panen atau menyesuaikan hasil panen. Kalau ini terjadi, berarti para buruh tani akan berpuasa selama beberapa bulan sampai musim panen berikutnya.

Di luar upah, kondisi kerja, keamanan kerja, status,  prosedur perusahaan, mutu penyeliaan, mutu hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan, kondisi petani lebih tidak terjamin. Frederick Herzberg (Hasibuan, 1990 : 177) mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua faktor yaitu faktor higiene dan motivator. Dia membagi kebutuhan Maslow menjadi dua bagian yaitu kebutuhan tingkat rendah (fisik, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan tingkat tinggi (prestise dan aktualisasi diri) serta mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi individu adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya.

Masih menurut Herzberg, faktor-faktor seperti kebijakan, administrasi perusahaan, dan gaji yang memadai dalam suatu pekerjaan akan menentramkan karyawan. Bila faktor-faktor ini tidak memadai maka orang-orang tidak akan terpuaskan (Robbins, 2001 : 170). Berdasarkan pada kenyataan tersebut, jelaslah kenapa banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor industri.

Belum lagi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perumahan, hal tersebut semakin memperburuk keadaan di negara agraris ini. Alih fungsi lahan ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hasil sensus lahan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bahwa luas lahan sawah dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah berkurang seluas 600 ribu hektar dari semula 4,1 juta hektar pada tahun 2007 menjadi tinggal 3,5 juta hektar pada tahun 2010.

Substansi permasalahan konversi lahan bukan hanya terletak pada “boleh” dan “tidak boleh” suatu lahan dikonversi demi mempertahankan produksi pangan, tetapi lebih banyak menyangkut kepada: (1) kesesuaian dengan tata ruang, (2) dampak dan manfaat ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang, dan (3) alternatif lain yang dapat ditempuh agar manfaatnya lebih besar dari pada dampaknya (Pakpahan, et al, 1993). Bahkan menurut Pakpahan dan Anwar (1989), masalah konversi lahan tidak hanya mencakup masalah teknis dan ekonomis, tapi bersifat lebih luas seperti hukum, politik, dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan Agus Ruswandi, dkk (2004) berkesimpulan bahwa secara umum konversi lahan pertanian dalam jangka panjang akan meningkatkan peluang terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan yang dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, penurunan pendapatan pertanian, serta tidak signifikannya peningkatan pendapatan non pertanian.

Diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah melalui kebijakan yang lebih berpihak pada petani. Jika tidak, sungguh sangat ironis negeri yang mempunyai julukan negeri agraris, tetapi jumlah petaninya semakin sedikit. Jika tidak secepatnya ditangani, boleh jadi hukum Malthus akan terjadi di negeri agraris ini.

Sumber:

Hasibuan, Malayu, SP. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan, Jakarta : CV. Haji Masagung.

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/11/179899/Petani-Menipis-di-Negeri-Agraris

Pakpahan, A dan Affendi, Anwar. 1989. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah. Jurnal Agro Ekonomi. 8 (1) : 62-74.

Pakpahan, A., Sumaryanto, Nizwar Syafa’at, Handewi P. Saliem, Supena, Friyanto, Saktyanu K. Dermoredjo, Rafael P. Somaji. 1993. Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi, Jilid I dan II (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta : Prehalindo.

Ruswandi, A, dkk. 2004. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus di Daerah Bandung Utara. Jurnal Agro Ekonomi Volume 25 No. 2, Oktober 2007, 207-219

Pos ini dipublikasikan di Coretanku. Tandai permalink.